Gubernur ibu kota Papua New Guinea telah meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakannya di Papua Barat.
Surat kabar The National melaporkan bahwa Powes Parkop menginginkan PNG untuk mendorong referendum kemerdekaan yang sah untuk orang Papua Barat
Dia mengatakan ini diperlukan karena apa yang disebut referendum Act of Free Choice 1969, di mana Papua Barat dimasukkan ke Indonesia, adalah penipuan.
Komentar Parkop datang di tengah meningkatnya konflik antara Tentara Pembebasan Papua Barat dan pasukan keamanan Indonesia.
Tentara Pembebasan bulan ini membantai setidaknya 16 pekerja jalan Indonesia di Dataran Tinggi.
Mr Parkop mengatakan krisis hanya akan diselesaikan dengan referendum yang diawasi dengan benar dan diwajibkan secara hukum sesuai dengan hukum internasional.
Pemerintah PNG mendukung kedaulatan Indonesia atas Papua Barat.
Namun gubernur mengatakan konflik akan terus berlanjut kecuali keinginan tak terpadamkan Papua Barat untuk penentuan nasib sendiri yang sah terpenuhi.
Sumber: RNZ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar